• Repoter 11
• 08 May, 2023

Spekulasi publik mengenai rekomendasi DPP PPP yang belum turun juga kepada Ketua DPC PPP KH Moh. Ali Fikri akhirnya terjawab. Pada Sabtu, 10 Agustus 2024, pengasuh PP An-Nuqayah Guluk-Guluk yang populer disapa Mas Kiai, menerima surat tugas (surtug) dari DPP PPP di Kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Jawa Timur, Jl. Raya Kendangsari No. 36, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Penyerahan surat tugas ini terjadi kurang dari 17 hari sebelum pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kehadiran Mas Kiai di Surabaya untuk menerima surat tugas tersebut menandai langkah konkret PPP dalam menyelesaikan proses rekomendasi. Langkah ini menghilangkan ketidakpastian yang selama ini menyelimuti calon yang diusung partai bergambar Ka’bah untuk pilkada mendatang. Dengan surat tugas ini, Mas Kiai kini resmi mendapat dukungan penuh dari DPP PPP untuk maju dalam kontestasi pilkada.

“Saya sudah mengantongi surat tugas dari partai,” ujarnya. Masa berlaku surat tugas, tambahnya akan berlangsung hingga 18 Agustus 2024. Selama periode tersebut, Mas Kiai berkomitmen untuk mengintensifkan komunikasi dengan berbagai partai politik yang belum menentukan sikap mereka terkait Pilkada 2024.

Meskipun menerima surat tugas dari DPP PPP, Mas Kiai, kini dihadapkan pada tantangan besar dalam pencalonan bupati Sumenep. Partainya yang hanya mengantongi 6 kursi di DPRD Sumenep, Mas Kiai dipaksa harus mencari mitra koalisi untuk memenuhi syarat pencalonan bupati. Berdasarkan regulasi, calon bupati memerlukan dukungan dari minimal 10 kursi di DPRD, yang setara dengan sekitar 20 persen dari total kursi yang tersedia.

Saat ini, Mas Kiai bersama timnya tengah melakukan upaya intensif untuk menjalin koalisi dengan partai-partai lain guna mencapai jumlah kursi yang diperlukan. Tanpa dukungan tambahan, pencalonannya bisa dipastikan gagal, mengingat syarat minimal yang ditetapkan untuk calon bupati.

”Keberhasilan dalam membangun koalisi akan menjadi kunci utama bagi Mas Kiai untuk melaju ke tahap berikutnya dalam kompetisi pilkada Sumenep,” ujar Hariono, seorang pengamat sosial politik.

Saat ini, Nasdem menjadi satu-satunya partai politik yang berpotensi untuk diajak berkoalisi dengan PPP. Nasdem memiliki 5 kursi di DPRD, dan jika bergabung dengan PPP, jumlah kursi gabungan mereka akan mencapai total 11 kursi, atau 22 persen dari total kursi di DPRD Sumenep. Koalisi ini akan memenuhi syarat minimal untuk pencalonan bupati, yang diperlukan agar Mas Kiai dapat resmi menjadi kandidat dalam Pilkada Sumenep mendatang.

Proses pencarian mitra koalisi ini akan menjadi langkah krusial bagi Mas Kiai untuk memastikan pencalonannya dapat dilanjutkan. Dengan waktu pendaftaran yang semakin dekat, kecepatan dan efektivitas dalam menjalin koalisi menjadi sangat penting untuk mewujudkan ambisi politiknya dalam pilkada Sumenep.

Di sisi lain, spekulasi politik menjadi rumit jika nantinya ada kemungkinan elit Nasdem di Jakarta bermanuver mempertimbangkan opsi lain dalam menentukan dukungannya. Misalnya nanti Nasdem memilih untuk berkoalisi dengan calon petahana, Achmad Fauzi, maka peluang Mas Kiai, untuk maju sebagai calon bupati akan gagal.

Namun dukungan Nasdem kepada calon petahana dalam Pilkada Sumenep tampaknya sangat kecil, mengingat arah politik Nasdem saat ini “agak bersemberangan” dengan partainya petahana (PDI Perjuangan), sehingga kemungkinan untuk berkoalisi dengan petahana menjadi semakin terbatas, sulit. Perbedaan arah politik antara kedua partai ini membuat peluang PPP menjadi feasible dalam konteks Pilkada Sumenep.

Sebaliknya jika koalisi PPP dan Nasdem berhasil terwujud, tantangan berikutnya adalah menentukan calon wakil bupati (cawabup) yang tepat untuk mendampingi Mas Kiai. Dalam hal ini, terdapat dua calon potensial yang mulai mencuat sebagai pilihan strategis untuk memperkuat dukungan politik.

Pertama, KH Unais Ali Hisyam. Mantan anggota FKB DPR RI ini adalah seorang intelektual muda dari NU. Dia dianggap sebagai kandidat kuat dengan dukungan solid dari kalangan kultur. Kepiawaian dan pengaruhnya di lingkungan NU juga dapat menjadi aset berharga dalam memobilisasi dukungan.

Kedua, Ny Dewi Khalifah. Ketua PC Muslimat NU Sumenep dan saat ini menjabat sebagai wakil bupati, juga dipandang sebagai kandidat kuat. Sebagai figur perempuan yang aktif di organisasi Muslimat NU, Nyai Eva – sapaan akrabnya, memiliki potensi besar untuk menarik dukungan dari segmen pemilih perempuan serta memperkuat basis sosial dan agama calon bupati yang diusung. Dengan kedua figur ini, dinamika politik Sumenep semakin menarik dan menambah kompleksitas kompetisi dalam pemilihan kepala daerah.

Tentu saja, hasil istiharah Mas Kiai sebagai keputusan akhir tentang siapa yang akan dipilih sebagai cawabup akan berpengaruh signifikan terhadap strategi kampanye dan kemampuan bersaingnya dalam Pilkada mendatang strategi kampanye dan kemampuannya untuk bersaing dengan petahana di Pilkada mendatang dalam kontestasi pilkada yang semakin ketat. (rasul junaidy)